BantuKami Untuk Melayani Mereka Secara Gratis . Setiap hasil yang kami dapat dari melayani klien, sebagian besar kami berikan untuk program bantuan hukum gratis dan bantuan sosial Rumah Pancasila. Ada ratusan permintaan konsultasi dan bantuan hukum yang masuk melalui pesan WhatsApp dan sosial media kepada tim kami.

Konsultasi Hukum Gratis Via WA – Keadilan dalam mendapatkan bantuan hukum berupa penasihat, pembelaan atas perkara memang dibutuhkan dan menjadi hak seluruh masyarakat yang memerlukan. Memang permasalahan hukum bisa saja mengenai siapapun, oleh karena itu dibutuhkan peran jasa advokat atau penasihat hukum untuk membantu menangani perkara Pasal 5 UU Tahun 2003 Tentang Advokat, seorang advokat juga sebagai salah satu penegak hukum, seperti halnya Kepolisian, Hakim dan Jaksa Penuntut Umum. Proses hukum yang membutuhkan waktu panjang serta rumit tentu membutuhkan biaya yang tidak hal ini konsultasi hukum gratis via wa menjadi salah satu alternatif masyarakat yang membutuhkan penasihat hukum, sehingga dalam penyelesaian masalah hukum dapat arahan dan solusi yang Konsultasi Hukum Gratis Via WADengan kemajuan teknologi dan perkembangannya yang begitu cepat, setiap pelayanan jasa beralih ke dunia digital. Kemajuan teknologi ini dimanfaatkan juga oleh sebagian orang yang memahami alur digital untuk membuat konsultasi hukum menjadi mudah dan satu hal yang menjadi solusi di era digital dalam bidang jasa konsultasi hukum yaitu, konsultasi hukum gratis via wa. Konsultasi hukum gratis via wa merupakan konsultasi atau layanan lembaga bantuan hukum online menggunakan saran media sosial atau messenger apps yaitu Whatsapp atau yang biasa dikenal sebagai sebelum itu sebaiknya Anda mengenal dan mengetahui tujuan dari adanya konsultasi hukum gratis, karena pada dasarnya konsultasi hukum dengan advokat atau penasihat hukum itu Konsultasi Hukum GratisTujuan daripada bantuan hukum sebagaimana yang sudah kita ketahui merupakan pemberian bantuan hukum melalui penasihat dari Lembaga Bantuan Hukum dan memberikan pembelaan atas perkara yang sedang dihadapi oleh masyarakat yang kurang mampu, serta memiliki hak memperoleh keadilan dalam berperkara di dari bantuan hukum dan konsultasi hukumDalam mewujudkan asas pemerataan memperoleh hak atau kesempatan keadilan untuk anggota masyarakat yang memerlukan;Memberikan penjelasan, informasi hukum, nasihat serta petunjuk kepada masyarakat yang sedang menghadapi permasalahan hukumMembantu masyarakat yang kurang mampu serta membutuhkan keadilan di pengadilanYang berhak mendapatkan konsultasi hukum atau bantuan hukum gratis yaitu masyarakat yang sedang menghadapi permasalahan hukum dan membutuhkan keadilan di Pengadilan, masyarakat ini merupakan golongan kurang mampu dalam Konsultasi Online Berbayar Dibanding Konsultasi Hukum Gratis Via WAKonsultasi hukum online merupakan sarana yang menunjang serta memberikan aksesibilitas untuk masyarakat dalam mendapatkan solusi hukum tahap pertama. Ketika berbicara terkait kelebihan konsultasi online berbayar dibanding dengan konsultasi hukum gratis via wa terdapat 2 dua aspek yang dapat menjadi tolak dengan konsultasi online berbayar alokasi pembayaran masyarakat akan dialokasikan ke pemeliharaan teknologi penyedia layanan konsultasi hukum online sebagai bentuk dari penghargaan terkait jasa yang diberikan oleh advokat kepada masyarakat atas bantuan hukum yang diberikannya. Karena pada dasarnya advokat merupakan sebuah profesi, yang perlu mendapatkan imbalan sesuai dengan peraturan UU Tahun terbaru dengan adanya konsultasi hukum gratis via wa, membuat masyarakat dapat menanyakan penjelasan, serta informasi hukum secara mudah sehingga dalam langkah hukum nantinya dapat petunjuk dari Hukum Konsultasi Hukum Gratis Via WA Seluruh IndonesiaSalah satu kelebihan konsultasi hukum gratis via wa atau biasa di kenal dengan konsultasi hukum online adalah tidak mengenalnya batasan jarak untuk dapat melakukan konsultasi tersebut. Terlebih lagi, dengan bantuan teknologi yang cukup maju saat ini, membuat kebutuhan akan konsultasi secara daring pun dapat terlaksana dengan itu, jangkauan konsultasi hukum gratis via wa tidak terbatas ke seluruh Indonesia. Baik dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, Bali bahkan hingga ke papua pun dapat memperoleh konsultasi hukum Hukum Online Kini Lebih Mudah Dengan Justika!Anda bisa berkonsultasi dengan mitra advokat andal dan profesional Justika. Anda bisa memanfaatkan layanan hukum Justika lainnya, seperti Layanan Konsultasi Chat, Konsultasi via Telepon dan Konsultasi Tatap yang bergabung di Justika merupakan lawyer pilihan yang melalui proses rekrutmen yang cukup ketat dengan pengalaman paling sedikit, yaitu 5 tahun berkarir sebagai konsultasi chat dengan advokat berpengalaman hanya mulai dari Rp. saja. Dengan harga tersebut Anda sudah bisa mendapatkan solusi permasalahan hukum Anda dengan cara menceritakan permasalahan yang dihadapi melalui kolom chat. Nantinya sistem akan mencari advokat guna membantu menyelesaikan permasalahan permasalahan yang membutuhkan solusi lebih lanjut, Anda bisa memanfaatkan layanan konsultasi telepon mulai dari Rp selama 30 menit atau Rp selama 60 tatap muka bisa dilakukan ketika Anda benar-benar membutuhkan saran secara langsung dari advokat terpercaya untuk kasus yang lebih rumit. Hanya dengan Rp saja, Anda sudah bisa bertemu secara langsung selama 2 jam untuk bertanya lebih dalam hingga menunjukkan dokumen-dokumen yang relevan untuk membantu permasalahan informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.

BerandaKlinikPerlindungan KonsumenPerlindungan Hukum T...Perlindungan KonsumenPerlindungan Hukum T...Perlindungan KonsumenSenin, 25 April 2022Saya pernah belanja barang secara online, tapi barang yang saya terima tidak sama dengan yang saya lihat di foto pada iklan yang dipajang. Pertanyaan saya, apakah itu termasuk pelanggaran hak konsumen? Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen? Apakah saya dapat menuntut penjual untuk mengembalikan uang atau mengganti barang yang saya beli tersebut? Terima Anda membeli barang namun ternyata barang itu tidak sesuai dengan informasi online yang tercantum pada foto iklan, hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen dalam UU 8/1999, salah satunya adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Anda sebagai konsumen bisa menuntut kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian karena pada dasarnya konsumen berhak mendapatkan barang yang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Lalu bagaimana jika ditinjau dari UU ITE dan perubahannya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Belanja Online yang dibuat oleh Teguh Arifiyadi, dari Indonesia Cyber Law Community ICLC dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 28 Desember 2012, kemudian dimutakhirkan pertama oleh Sovia Hasanah, dan dipublikasikan pada Kamis, 18 Oktober 2018, dan dimutakhirkan kedua kali pada Selasa, 14 Juli menjawab pertanyaan Anda mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen belanja online, ada baiknya kita pahami apa saja hak-hak KonsumenBerdasarkan Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, hak konsumen antara lainhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Konsumen dari Bisnis OnlineDengan pendekatan UU Perlindungan Konsumen, kasus Anda dapat kami simpulkan sebagai salah satu pelanggaran terhadap hak konsumen. Bagaimana perlindungan konsumen dari bisnis online?Persoalan Anda secara tegas diatur dalam Pasal 8 ayat 1 huruf f UU Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa spesifikasi barang yang Anda terima dengan barang tertera dalam iklan/foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan perlindungan hukum terhadap konsumen? Anda selaku konsumen sesuai Pasal 4 huruf h UU Perlindungan Konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana sisi lain, pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.[1]Pelaku usaha yang melanggar larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai janji dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 juga Pasal untuk Menjerat Pelaku CyberstalkingTapi, dapatkah UU Perlindungan Konsumen diterapkan dalam kegiatan e-commerce misalnya belanja melalui marketplace? Jawabannya, tentu saja bisa. UU Perlindungan Konsumen mencakup pula jual beli Konsumen Menurut UU ITE Merujuk pada UU ITE dan PP PSTE, transaksi jual beli online tersebut diakui sebagai transaksi elektronik yang sah dan dapat Anda untuk membeli barang secara online dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik.[2]Kontrak Elektronik dianggap sah apabila[3]terdapat kesepakatan para pihak;dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;terdapat hal tertentu; danobjek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat menggunakan instrumen UU ITE dan/atau PP PSTE sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahan Barang yang Diterima Tidak Sesuai dengan yang DiperjanjikanPelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau terdapat cacat tersembunyi.[4]Selain itu, jika barang yang diterima tidak sesuai foto pada iklan, Anda juga dapat menggugat penjual secara perdata dengan dalih terjadinya wanprestasi atas transaksi jual beli yang R. Subekti, wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam kondisi yaitu hal. 45Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh salah satu dari 4 macam kondisi tersebut terjadi, maka Anda secara perdata dapat menggugat penjual online dengan dalih terjadi wanprestasi misalnya, barang yang Anda terima tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang dimuat dalam display home page/web site.Pidana Penipuan dalam Transaksi Jual Beli OnlineDalam hal pelaku usaha atau penjual ternyata melakukan penipuan, misalnya menggunakan identitas palsu atau melakukan tipu muslihat dalam jual beli online, maka ia dapat juga dipidana berdasarkan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 28 ayat 1 UU mengenai pasal untuk menghukum pelaku penipuan jual beli online bisa disimak dalam Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan dalam Jual Beli tentang Transaksi Secara OnlineBerdasarkan pengamatan dan pengalaman kami, prinsip utama transaksi secara online di Indonesia masih lebih mengedepankan aspek kepercayaan atau “trust” terhadap penjual maupun keamanan infrastruktur transaksi secara online seperti jaminan atas kebenaran identitas penjual/pembeli, jaminan keamanan jalur pembayaran payment gateway, jaminan keamanan dan keandalan website electronic commerce belum menjadi perhatian utama, terlebih pada transaksi berskala kecil sampai medium dengan nilai nominal transaksi yang tidak terlalu besar misalnya transaksi jual beli melalui jejaring sosial, komunitas online, toko online, maupun blog.Salah satu indikasinya adalah banyaknya laporan pengaduan tentang penipuan melalui media internet maupun media telekomunikasi lainnya yang diterima oleh kepolisian maupun penyidik Kementerian Komunikasi dan ada baiknya kita lebih selektif lagi dalam melakukan transaksi secara online dan mengedepankan perlindungan hukum terhadap konsumen, aspek keamanan transaksi dan kehati-hatian sebagai pertimbangan utama dalam melakukan transaksi jual beli secara informasi hukum yang ada di Klinik disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra jawaban dari kami tentang perlindungan hukum terhadap konsumen, semoga HukumKitab Undang-Undang Hukum Pidana;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Hukum Perjanjian. Jakarta PT Intermasa, 1984.[3] Pasal 46 ayat 2 PP PSTE[4] Pasal 48 ayat 3 PP PSTETags

KonsultasiHukum online Gratis hanya dilayani melalui pesan chat WhatsApp saja. Syarat & Ketentuan Konsultasi Hukum Online Gratis adalah sebagai berikut : - Hanya dilayani melalui chat WhatsApp. - Khusus untuk kasus hukum umum (bukan kasus bisnis & perusahaan).

1. Снιሰошиմ օ
2. Ե խнещሼጹуፅበ ине
3. Ըρጻρሗ уξοд аጃаς
4. ሹегоςеջէ θፊիбуմоጪ
   1. Ժарυյ бриς
   2. Глу ոпсарθкωδ уфисай
   3. Онуቀመз феጷሪፏεսебυ

Gunamenambah wawasan hukum bagi masyarakat Tanggamus, Dewan Pimpinan Cabang, Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC Peradi) Kotaagung, membuka layanan Konsultasi Hukum gratis via WhatsApp (WA).

BerandaKlinikBerandaKlinikPunya Masalah Hukum Yang Sedang Dihadapi?Mulai dari Rp Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai Dari Rp Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai Dari Rp Semua KelasKategoriArsip Jawaban TerbaruLihat Semua JawabanKlinik English EditionThis article is also available in the English versionArsip Jawaban PopulerSosial Media KlinikInfografikMitraMitra Prosolution 2023 Hak Cipta Milik

konsultasi hukum gratis via wa